Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home Contact Us Links Sitemap FAQ Guest Book
 
About TA
Projects
Philanthrophy
Speaker's Engagement
Publications
Press Release
TA Hot Topics
Photo Gallery

TA Speech at 5th WIEF
TA Dialog with FOR
Speaker's Engagement

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player



Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Back

KEPEMIMPINAN (Tantangan Pembangunan Negara Bangsa)

Sebagai praktisi dan pembelajar manajemen, saya sering merenung dan memikirkan mengapa negara-bangsa Indonesia yang begitu kaya akan sumber daya alam dan manusia, namun masyarakatnya masih relatif tergolong miskin.  Terutama setelah krisis ekonomi pada akhir 1997, dari perspektif daya saing sebagai ukuran relatif kemajuan bangsa-bangsa di dunia, ranking Indonesia terus merosot. Di antara negara ASEAN saja terus mengalami penurunan. Pada tahun 1999 Indonesia di peringkat 37, tahun 2006 turun ke peringkat 50 dan  tahun 2007 merosot lagi ke peringkat 54, jauh tertinggal dari Singapura (7), Malaysia (21), bahkan Thailand (28) berdasarkan survey dari World Economic Forum 2007. Salah satu indikator daya saing global adalah tingkat pengangguran. Kita prihatin bila menyaksikan ketidakseimbangan yang luar biasa antara pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia. Ir. Ciputra dalam Kuliah Umum di Sekolah Pascasarjana UGM mengungkapkan bahwa terdapat 39.625 pelamar untuk memperebutkan 950 lowongan di Pemprov DKI pada bulan Maret 2006, bahkan di Trans TV 110.000 pencari kerja  bersaing untuk memperebutkan 500 kesempatan kerja pada bulan Januari 2007. Tren ini nampaknya masih berkelanjutan. Saya sependapat dengan Peter Drucker, Guru Manajemen Sejagad, bahwa “sesungguhnya tidak ada negara yang miskin dan terbelakang, yang ada adalah negara-negara yang tidak terkelola (under-managed) sekaligus tidak memiliki kepemimpinan (leadership) yang efektif”. Kepemimpinan manajemen dalam konteks ini haruslah dilihat dari perspektif kesinambungan kepemimpinan dalam jangka panjang.

Sebenarnya manusia Indonesia bukanlah manusia yang tidak mempunyai daya kreatif dan karya-karya prestatif. Kita dapat menyaksikan anak bangsa yang berkompetisi dalam lomba ilmu sains internasional di Olympiade Fisika dan  Matematika misalnya, senantiasa memperoleh predikat juara. Begitu juga anak bangsa yang menjabat pimpinan korporasi multinasional seperti Caltex, Unilever, Citibank, JP Morgan misalnya, telah berhasil memanajemeni lembaga bisnis yang bertaraf internasional tersebut. Di bidang keterampilan profesional pun, misalnya para pilot dan pramugari Indonesia yang berkarya pada perusahaan-perusahaan penerbangan asing juga diakui keterampilannya.  Bahkan fenomena pementasan legenda lahirnya peradaban manusia dari sejarah Bugis Makasar, I Lagaligo, yang telah memukau publik di negara-negara Eropa dan Amerika, seluruhnya diperankan orang-orang Indonesia; hanya saja, - sindiran Wakil Presiden H.M. Jusuf Kalla, dimanajemeni oleh orang-orang Amerika.  Jadi negara-bangsa Indonesia ini memiliki selain dari sumberdaya alam yang kaya, juga manusia yang memiliki potensi untuk menjadi champion di segala bidang. Dengan demikian, negara-bangsa Indonesia seharusnya mampu membangun ekonomi untuk kemakmuran masyarakatnya secara “independen”, karena faktor-faktor produksi yang berlimpah disertai pasar dalam negeri kurang lebih 230 juta orang. Lalu apa yang salah dengan fenomena makin merosotnya daya saing bangsa ini, yang sekaligus merefleksikan tingkat kemakmuran sebuah negara-bangsa? Mungkin pandangan saya terlalu sempit. Tetapi saya telah berkesimpulan bahwa “hanya manajemen, dan manajemen sajalah dengan unsur kepemimpinannya yang dapat menciptakan nilai tambah untuk pertumbuhan organisasi, kemakmuran bagi sebuah negara-bangsa”. Dengan kata lain masalah pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang belum optimal adalah terkait dengan manajemen dan kepemimpinan negara bangsa termasuk didalamnya para elit negara bangsa tersebut.

Kepemimpinan Nasional
Tanpa perlu memperdebatkan angka pengangguran, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi, cukup jelas bahwa kita belum mampu memperbaiki kondisi ekonomi negara-bangsa secara signifikan. Memang ekonomi bangsa tumbuh, tetapi pertumbuhan ini belumlah cukup – not good enough.  Kita belum mampu membangun sesuai dengan potensi nasional yang kita miliki.  Lalu dimana masalah fundamentalnya ?  Kembali saya menggunakan kacamata sebagai pengamat manajemen.  Terjadi ketidakseimbangan antara aset negara berupa sumber daya alam (SDA) dengan aset lainnya berupa sumber daya manusia (SDM).  Kekayaan alam yang melimpah tidak diimbangi dengan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, termasuk kepemimpinan atau  leadership yang mampu membangun institusi (institution) dan sistem (system) sebagai basis pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia.  Saya tetap berpandangan bahwa prioritas pengembangan sumber daya manusia (SDM) haruslah dimulai dengan membangun institusi atau kelembagaan negara maupun swasta yang memiliki design dan system untuk menciptakan manusia trampil, disiplin, inovatif dan kreatif sehingga mampu menciptakan nilai tambah.  Momentum pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh melonjaknya harga komoditas unggulan khususnya sumber daya mineral dan perkebunan, dalam beberapa tahun terakhir ini, tidak dapat mengangkat tingkat pertumbuhan relatif secara signifikan. “Good enough is not enough”. Lalu, apa yang salah ?

Kita sadar bahwa pergantian kepemimpinan negara yang demikian sering - empat kali dalam sepuluh tahun terakhir - ditengah-tengah euphoria demokrasi, telah membuat kita kehilangan konsistensi kebijakan (policy consistency) sebagai basis dari implementasi manajemen pembangunan negara.  Lebih dari itu, kepemimpinan yang berganti tanpa perencanaan atau succession planning telah membuat manajemen bangsa ini kehilangan sense of direction serta penempatan ‘prioritas’ yang tepat.  Waktu berjalan dengan cepatnya, ditengah-tengah dinamika dunia yang telah datar (the world is flat menurut Friedman) dan negara bangsa Indonesisa telah kehilangan momentum yang seharusnya dapat dimanfaatkan kalau saja pembangunan infrastruktur dan aliran dana investasi dapat diciptakan. Kekayaan alam belum memiliki nilai tambah yang tinggi tanpa adanya sentuhan manajemen, teknologi, dan net-work pemasaran, termasuk didalamnya regulasi terkait penanaman modal dan ketenagakerjaan serta beberapa upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif bagi pelaku ekonomi.

Kepemimpinan menjadi isu fundamental dan prioritas bagi bangsa ini, karena kita harus mampu melakukan  proses turn-around lebih cepat, melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diimbangi dengan stabilitas dan pemerataan pembangunan. Mungkinkah, dalam kondisi hampir serba terkebelakang ini, kita dapat memobilisasi seluruh sumber daya yang dimiliki bangsa ini secara efektif?   Tantangan kepemimpinan manajemen bangsa ini, adalah bagaimana membangun sambil berbenah, dan berbenah sambil membangun.

Tidak bisa menyelesaikan masalah negara-bangsa yang kompleks sekaligus. Harus ada prioritas. Namun perlu perencanaan strategis serta proses pembelajaran yang berkesinambungan baik dari keberhasilan, maupun dari kegagalan. Kompleksitas permasalahan membuat kita bingung harus mulai dari mana. Kalau saja kita dapat menyepakati bahwa sesungguhnya negara-bangsa Indonesia belumlah seluruhnya keluar dari krisis multidimensi, dan proses demokratisasi belum pula memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi sesuai dengan harapan reformasi, maka kita dapat beranjak dari titik tolak yang jelas.

Organisasi/negara bangsa dituntut untuk secara terus menerus ‘mentransformasi’ seluruh aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi organisasi/negara-bangsa, dan karenanya dibutuhkan karakter/perilaku kepemimpinan yang transformasional pula.

Bahwa dalam masa kemerdekaan hingga kini, kita belum melihat kepemimpinan transformasional yang lengkap dan utuh.

  • Bung Karno (Bapak Kemerdekaan)
    Ada beberapa hal yang patut dicatat terkait dengan kepemimpinan Bung Karno, Beliau adalah sosok pemimpin yang memiliki kharisma dan kemampuan komunikasi yang sangat kuat. Beliau telah mampu melakukan transformasi dari negara terjajah menjadi negara bangsa yang merdeka, sekaligus berhasil membangun semangat nasionalisme. Di luar itu, dalam perspektif manajemen, Bung Karno memiliki kelemahan antara lain tidak mampu membangun sistem dan manajemen pembangunan secara terpadu, terarah dan sustainabel. Pada akhir kepemimpinannya, perekonomian Indonesia mengalami krisis dimana tingkat inflasi mencapai 600 %, kelangkaan sembako, dan instabilitas politik. Lebih celaka lagi Bung Karno tidak membangun sistem suksesi kepemimpinan nasional.
  • H.M Soeharto (Bapak Pembangunan)
    Dalam perspektif manajemen Suharto telah mampu melakukan 2 transformasi besar. Dalam buku saya “Dari Meja Tanri Abeng: Gagasan, Wawasan, Terapan dan Renungan” yang saya tulis pada tahun 1997 – sebelum Indonesia dilanda krisis – saya memberikan 2 catatan proses transformasi yang dilakukan oleh Pak Harto. Pertama beliau mampu membawa indonesia dari negara miskin dengan Income Percapita US $ 60 menjadi negara dengan pendapatan US $ 1300 atau setara dengan US $ 5000 dalam ukuran daya beli (purchasing power). Beliau membawa negara Indonesia mencapai swasembada pangan pada tahun 1986. Manajemen pembangunan telah tersistem melalui GBHN untuk semua sektor. Ini merupakan kemajuan yang luar biasa dalam perspektif kepemimpinan manajemen. Kesalahan yang dilakukan oleh Pak Harto adalah disamping membangun sistem, beliau juga membocorkan sistem dengan memberikan pengecualian dan fasilitas kepada orang-orang dekatnya yang merupakan sumber penyakit kronis KKN yang hingga kini masih membutuhkan energi dan komitmen politik untuk menghilangkannya , dan yang kedua, beliau tidak membangun sistem suksesi kepemimpinan nasional.
  • B.J. Habibie (Bapak Demokrasi)
    Terpilihnya Habibie sebagai presiden terkesan bukanlah by design, tetapi lebih pada by accident. Sebagai orang yang berpikiran modern, dalam masa kepemimpinan yang singkat Habibie sebenarnya telah menunjukkan kapasistasnya antara lain mulai membangun sistem manajemen pemerintahan yang lebih baik. Menggerakkan proses demokratisasi di Indonesia setelah lebih dari 30 tahun berada dalam rezim otokrasi. Mulai dari sistem partai politik, pemilihan umum, kebebasan pers dan pelepasan Bank Indonesia dari kekuasaan eksekutif atau pemerintahan. Habibie telah mampu membangun sistem politik yang multi partai dan mengubah sistem yang ter-sentralisasi menuju desentralisasi. Habibie dalam kurun waktu 18 bulan kepemimpinannya telah mampu membawa stabilitas makro ekonomi antara lain kurs mata uang Rupiah terhadap Dollar dari 16.000/US$ 1 menjadi sebesar 7.000/US $ 1, penurunan inflasi dari 70% ke 3% dan penurunan suku bunga dari 60% menjadi 13%. Habibie tidak bersedia untuk dicalonkan kembali tatkala pada Sidang MPR tahun 1999, laporan pertanggungjawaban beliau tidak diterima oleh musyawarah anggota DPR/MPR. Dapat dipahami jika beliau belum mampu membangun suksesi kepemimpinan karena selain waktu yang sangat singkat, kepemimpinan beliau masih bersifat “survival” setelah diterjang krisis (ekonomi) yang dahsyat.
  • Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
    Dalam perspektif kepemimpinan manajemen, tidak banyak hal yang dilakukan oleh Gus Dur dalam masa kepemimpinannya. Pada awal kepemimpinan beliau, saya menulis buku “Managing atau Chaos” sebagai salah satu bentuk ketidakyakinan saya atas transisi kepemimpinan nasional pada waktu itu. Kharisma dan kreativitas saja tidak cukup untuk memanajemeni kompleksitas permasalahan negara bangsa. Dibutuhkan kompetensi manajerial dan keterampilan kepemimpinan yang kokoh, yang terasa kedua hal itu tidak terpenuhi. Sistem suksesi juga tidak direncanakan dengan baik, sehingga ditengah kepemimpinannya terjadi transisi kepada wakil presiden Megawati Sukarno Putri.
  • Megawati Soekarno Putri (Ibu Mega)
    Dalam konsep kepemimpinan manajemen tidak banyak kompetensi manajerial dan kepemimpinan yang dimiliki oleh Megawati. Namun Beliau mampu memilih orang-orang yang kompeten dalam kabinetnya. Kesalahan kepemimpinan manajemen yang dilakukan adalah bahwa Megawati tidak memiliki visi kepemimpinan dan strategi pembangunan yang jelas, sehingga meski didukung oleh orang-orang yang memiliki kompetensi, tim yang dibentuk menjadi tidak terarah dan jalan di tempat atau bergerak sendiri-sendiri. Di samping itu, rentang kepemimpinannyapun terlalu pendek.

Kita perlu bersyukur bahwa kepemimpinan nasional sejak pemilu langsung tahun 2004 yang melahirkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan M. Jusuf Kalla (SBY-MJK) sebagai pilihan langsung rakyat, telah berhasil memberikan stabilitas pemerintahan yang memungkinkan proses pembangunan berjalan secara berkesinambungan. Sesungguhnya Kepemimpinan SBY-MJK telah memiliki  visi yang jelas yaitu  untuk mewujudkan masyarakat aman, adil dan sejahtera. Akan tetapi visi saja belumlah cukup. Kepemimpinan transformasional haruslah mampu menjabarkan visi dan mengembangkan strategi (road map), dan mengkomunikasikannya agar diterima untuk dilaksanakan oleh pengikutnya (kabinet dan jajaran birokrasinya). Tidak hanya disini, nampaknya kepemimpinan SBY-MJK belum berhasil membangun tim eksekutif yang memiliki motivasi untuk menumbuhkan ide-ide kreatif dan inovatif yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi tuntutan reformasi. Terkesan, proses manajemen birokrasi tidak berjalan secara efektif termasuk proses pendelegasian dan akuntabilitas. Tidak-lah mengherankan mengapa masalah-masalah sepele seperti manajemen distribusi sembako, termasuk harga minyak goreng dan kedelai yang terus meningkat, serta operasionalisasi konversi minyak tanah ke gas, masih belum juga dapat diselesaikan. Belum lagi implementasi APBN 2007 yang tidak mencapai sasaran. Demikian pula dengan pembangunan infra-struktur yang demikian penting nyaris macet dalam implementasi.

Perpaduan dua kompetensi (SBY-MJK) yang berbeda yang apabila mampu disinergikan, dalam disiplin kepemimpinan manajemen, akan memberikan daya transformasi yang luar biasa. Dengan kata lain akan mampu men-turn-around negara-bangsa dari keterbelakangan dalam perspektif daya saing global  menuju kondisi pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkesinambungan. Nampaknya proses manajemen negara-bangsa masih berpola transaksional yang didasarkan pada otoritas birokrasi dan legitimasi di dalam organisasi. Penyelesaian masalah masih berpola ad-hoc, ketimbang berpola sistem, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan dan pengendalian, termasuk didalamnya sistem perencanaan suksesi (succession planning system).

Tidak mengherankan jika jajak pendapat masyarakat terus memberikan indek kepercayaan yang terus merosot. Dalam tulisan saya ‘Tantangan SBY-MJK Manajemen Turn-Around’ (KOMPAS: Jumat, 10 Juni 2005) saya memberikan beberapa catatan penting terkait perpaduan dua kompetensi yang dimiliki oleh SBY-MJK. Keduanya meski berlatar belakang berbeda, tetapi memiliki titik temu (convergency) yang sangat fundamental yaitu nilai-nilai moral dan spiritual yang melahirkan kepemimpinan dengan integritas tinggi. Turunan dari nilai inilah yang melahirkan komitmen bersama untuk membangun pemerintahan yang bersih, demokratis dan transparan. Tapi nampaknya perbaikan ekonomi yang belum sesuai dengan harapan masyarakat ini terus saja menurunkan indeks kepercayaan masyarakat. Oleh karenanya maka, menjelang reshuffle kabinet tahun 2006 dalam ‘Manajemen Resuffle’ (KOMPAS: Sabtu, 3 Desember 2005) saya mengemukakan rumusan bahwa ‘negara-bangsa hanya akan sebaik pemimpinnya dan pemimpin hanya akan sebaik orang-orang yang dipilihnya’, dan  ternyata memang harus terjadi

reshuffle kedua yang hasilnya belum dapat kita rasakan secara signifikan.
Kepemimpinan SBY-MJK selain mampu membangun stabilitas politik, juga telah meletakkan dasar-dasar berdemokrasi yang baik, khususnya karena citra kepemimpinan yang memiliki kredibilitas yang  berbasis pada kejujuran dan semangat membangu negara-bangsa secara murni. Kita dapat merasakan misalnya, bahwa tidak ada lagi prelakukan-perlakuan khusus kepada siapapun dalam kesempatan berbisnis, semuanya harus mengikuti permainan yang ada. Dengan demikian, maka dunia usaha akan terbangun dari kondisi persaingan yang sehat atau tidak dominasi oleh favoritism sebagaimana terjadi pada masa orde baru.
Pertumbuhan ekonomipun telah terjadi secara berkesinambungan, namun tidaklah cukup (selain belum mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup, proses distribusi pendapatan nasional belum merata kepada masyarakat luas), Hal ini dapat ditelusuri dari peningkatan PDB yang ditopang oleh nilai ekspor yang bersumber dari kenaikan harga komoditas dan bukannya dari peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja baru.

Proses reformasi nampaknya berjalan begitu cepat tanpa proses pembelajaran atau learning curve. Demokratisasi menjadi instrumen bagi semua pihak untuk melakukan tindakan yang kontraproduktif terhadap upaya pembangunan. Misalnya kebebasan pers yang tidak mendukung dan tidak objektif dalam menyikapi kemajuan yang dicapai oleh pemerintah. Demikian juga dengan otonomi daerah, tidak ada proses yang secara bertahap melakukan pengalihan kewengan maupun tanggung jawab dari pusat dan daerah secara tegas, sehingga ada overlap kewengan dan akuntabilitas. Dengan demikian maka efektifitas proses desentralisasi yang memang dibutuhkan untuk memanejemeni negara bangsa yang begitu besar belum tercipta secara efektif. Sesungguhnya, demokratisasi, desentralisasi atau otonomi daerah membutuhkan proses pembelajaran serta implementasi secara rinci dan bertahap. Belum lagi akuntabiltias pemerintah daerah yang terbagi antara pemerintah pusat dan rakyat yang memilihnya, serta partai politik yang mendukungnya. Dalam perspektif manajemen hal ini sangat membingungkan, bahkan melanggar prinsip dasar sistem manajemen terkait dengan kejelasan akuntabilitas yang bersumber dari kekuasaan/kewenangan dan tanggung jawab.

Membangun Professionalisme Elit Bangsa
Pembangunan negara bangsa tidak dapat hanya dibebankan kepada kepemimpinan eksekutif (lembaga presidensial) saja. Seluruh komponen bangsa khususnya kaum elit haruslah memberi peran dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan dan posisi masing-masing. Oleh karenanya, maka seluruh lembaga di negara tercinta ini: eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan akademik, badan-badan usaha dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) haruslah memiliki penataan yang berbasis pada sistem serta dimenejemeni oleh manusia-manusia yang memiliki kompetensi profesional. Profesionalisme haruslah merupakan ‘common denominator’ dari seluruh manajemen kelembagaan sebuah negara bangsa. Dengan demikian, maka akan tercipta proses komunikasi, koordinasi, serta kerja sama yang berbasis pada trust dan interaksi dalam ritme dan gelombang yang sama. Hanya institusi yang tertata secara profesional yang dapat menciptakan manusia-manusia profesional yang memiliki motivasi dan semangat juang tinggi. Dengan demikian, dibutuhkan upaya-upaya khusus untuk membangun karakter negara-bangsa (character building) yang mendukung proses pembangunan yang berbasis sumber daya manusia (SDM) ketimbang hanya dari sumber daya alam (SDA).

Profesionalisme terbangun dari tiga pondasi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. (1) Ilmu Pengetahuan (knowledge), (2) Keterampilan (skill), dan (3) Kejujuran dan Integritas (honesty and integrity). Kemajuan teknologi telah merubah ‘life cycle’ dari ilmu pengetahuan. Oleh karenanya setiap ilmu dari bidang manapun harus pula terperbaharui dan dikuasai secara mendalam (depth of understanding). Maka dibutuhkan proses pembelajaran yang berkesinam-bungan “continuous learning” untuk mempertahankan profesionalisme dalam keilmuan. Keterampilan atau skill membutuhkan proses praktek dan pelatihan yang sistematis dan berjenjang. Pada manajemen badan-badan usaha kita mengenal berbagai macam tools dan teknik untuk dapat memperagakan keterampilan dan ilmu yang dikuasai. Disinilah pentingnya organisasi/institusi tertata dan tersistem dengan baik,sehingga proses penajaman keterampilan dapat tercipta dari seluruh level organisasi. Kejujuran dan  integritas adalah yang paling krusial dari aspek pondasi profesionalisme. Integritas terbangun dari karakter, sekaligus motivasi yang membentuk perilaku manusia. Oleh karenanya, dia menjadi sangat fundamental dalam membangun kerja sama yang berbasis pada trust.

Dalam perspektif kepemimpinan manajemen, profesionalisme kelembagaan dan elit negara-bangsa seharusnya mendapat perhatian sekaligus keprihatinan khusus. Karena disinilah akar dari seluruh permasalahan manajemen pembangunan negara bangsa. Kompleksitas masalah pembangunan bukanlah tanggung jawab eksekutif semata. Karena manajemen itu tidaklah bergerak dalam lingkungan yang vakum, akan tetapi bergerak dan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Seberapa jauh peranan daripada lembaga-lembaga elit bangsa mempengaruhi ruang gerak dan otoritas serta akuntabilitas kepemimpinan nasional. Pertama, kita perlu menyoroti bahwa dalam era demokrasi ini, proses politik sangatlah dominan. Hal ini tampak dari kewenangan lembaga legislatif (DPR) yang begitu besar, sehingga manuverability dan flexibility dari lembaga eksekutif sangat terbatas. Hal ini tentu mempengaruhi speed atau proses percepatan implementasi kebijakan pemerintah dalam upaya untuk mepercepat proses pembangunan. Kedua, lembaga-lembaga Yudikatifpun belum memiliki kompetensi sesuai dengan tutututan masyarakat dan zamannya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa masih jauh dari harapan. Fundamental isu mengenai tidak berfungsinya  beberapa lembaga peradilan, kembali kepada kompetensi profesionalisme berbasis ilmu, skill dan integritas belum bisa dilaksanakan secara efektif. Ketiga, masalah manajemen sumberdaya manusia pada seluruh kelembagaan khususnya lembaga pemerintah sangat terkait dengan aspek remunerasi. Bagaimana kita dapat memperoleh tenaga profesional jika dalam proses rekruitmen saja mereka harus membayar. Dengan demikian yang tersaring bukanlah talenta-talenta terbaik, akan tetapi materi yang diliputi dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini tidak bisa kita biarkan karena lembaga-lembaga pemerintahan tidak akan memiliki talenta terbaik yang berpengaruh terhadap kinerja yang tidak baik. Kinerja yang tidak baik akan berefek rantai kepada pencapaian hasil pembangunan yang tidak baik pula, belum lagi jika dikaitkan dengan tantangan globalisasi. Hal ini membentuk lingkaran setan (vicious circle). Fundamental isu yang perlu kita tangani adalah masalah remunerasi dan efisiensi manajemen sumberdaya manusia. Seperti halnya di hampir semua BUMN misalnya, “we always have too many people but not enough”. Kita memiliki banyak tenaga kerja, akan tetapi tidak disertai dengan ‘competency based’ yang dibutuhkan organisasi.

Pemerintah dan seluruh elit bangsa harus membangun satu kesepakatan bersama bagaimana mengatasi masalah ini. Ada cara kalau kita semua bisa sejalan dan bukannya saling mengganjal satu sama lain. Proses demokratisasi, nampaknya tidak berjalan melalui proses pembelajaran (learning curve). Kita berasusmsi bahwa demokratisasi akan berjalan secara otomatis dengan hanya merubah dari rezim otoritarian menuju demokrasi melalui reformasi. Tetapi yang kita alami adalah bahwa demokratisasi sebagai suatu proses, seolah menjadi tujuan. Seperti pemilihan gubernur, bupati atau wali kota. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah daerah, dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi, akan terpilih berdasarkan kompetensi  profesional mereka. Bisa jadi mereka terpilih hanya karena memiliki popularitas politik semata.

Disamping itu, kendala dari manajemen kepemimpinan nasional, adalah bahwa dalam era desentralisasi gubernur, bupati dan wali kota dipilih oleh rakyat. Dengan demikian maka tidak ada kewenangan dari pemerintah pusat untuk memilih orang-orang terbaik. Pada waktu yang bersamaan mereka adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Pembangunan di daerah yang diarahkan oleh pemerintah pusat belum tentu bisa sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Belum lagi terkait dengan  penempatan menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan yang berbasis pada hubungan transaksional yang didasari oleh kepentingan politik. Kerancuan ini harus dapat diatasi melalui peninjauan kembali organisasi dan sistem pemerintahan yang memberikan kejelasan menyangkut autority, responsibility dan accountability. Ini merupakan prinsip manajemen yang sangat fundamental. Lebih penting lagi adalah justru dibutuhkan kepemimpinan pemerintah daerah yang kompeten untuk bisa memanajemeni pembangunan daerah pada kondisi dan lingkungan yang kompleks dan penuh ketidakpastian (uncertainty), termasuk kebijakan dan aturan main yang dibutuhkan.

Selain dihadapkan pada lingkungan internal, kita juga berhadapan dengan tantangan eksternal terkait dengan arus globalisasi. Mobilitas capital termasuk talent sangatlah dinamis. Tidaklah mengherankan kalau world trade melampaui world production. Lebih dari itu, sesuai dengan data yang dikemukakan oleh Greenspan, bahwa world financial flow jauh lebih besar dibandingkan dengan world trade. Inilah fenomena dari world economic transaction. Pertanyaannya adalah siapa yang dapat memanfaaka fenomena baru yang sering disebut new economy ?. Tidak lain adalah negara-negara yang memiliki pool of talents serta leadership, baik pada tingkat negara bangsa maupun pada sector korporasi, adalah pemetik keuntungan dari the New World Economy melalui kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan global.

Membangun Akuntabilitas Elit Negara-Bangsa
Manakala sebuah lembaga bahkan pimpinan lembaga yang tidak mampu men-deliver akuntabilitas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya hendaknya berani dan bersedia untuk mundur, sehingga memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memberikan prestasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Akuntabilitas tidak dapat didelegasikan. Pada lembaga eksekutif misalnya, apabila kepemimpinan nasional tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya, maka mereka dapat dinyatakan gagal dalam menjalankan kepemimpinan nasional. Sebagai contoh dalam hal melakukan pemilihan menteri, hendaknya tidak disasarkan atas transaksi politis dengan Partai Politik, akan tetapi didasarkan pada kompetensi untuk menerjemahkan visi kepemimpinan nasional, keikhlasannya bekerjasama dengan menteri lain, dan kemampuannya untuk menunjukkan akuntabilitas sesuai dengan jabatan dan posisinya. Oleh karenanya, jabatan menteri harus berbasis kemampuan untuk memimpin sekaligus me-manage dan bukannya sebagai hasil dari transaksi politis. Mereka harus memiliki kompetensi managerial sekaligus leadership skill sehingga apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dapat terlaksana dengan baik.

Lembaga legislatif (parlemen) juga harus mampu menunjukkan dan men-deliver akuntabilitasnya melalui produk Undang-undang yang terintegrasi dan memberikan dukungan terhadap program pembangunan nasional dan bukannya malah melakukan intervensi terhadap kebijakan pemerintah. Kita lihat misalnya untuk memilih Gubernur Bank Sentral saja DPR menolak usulan dari pemerintah dengan tanpa memberikan alasan dan kriteria yang lebih baik. Termasuk juga pemilihan pimpinan lembaga pemerintahan dan  bahkan sampai pada pemilihan Direksi dan Komisaris BUMN, DPR masih saja melakukan intervensi. Kurangnya  pemahaman mengenai konsep akuntabilitas hampir di seluruh elit negara-bangsa menjadikan adanya over-lapping wewenang dan tanggung jawab. Lembaga legislatif (DPR) yang seharusnya memberikan kontribusi terhadap pembangunan melalui produk undang-undang yang berkualitas, justru disibukkan dengan masalah teknis yang semestinya menjadi tanggung jawab eksekutif.

Lembaga yudikatif memiliki akuntabilitas untuk mewujudkan peradilan dan penegakan hukum yang bersih dan berwibawa dengan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Kenyataannya, kita masih menjumpai adanya mafia peradilan, kasus penyuapan jaksa dan aparat peradilan dan beberapa penyimpangan lainnya. Contoh lain misalnya, Dirut BUMN yang karena ketakutannya untuk diproses secara hukum, sehingga tidak melakukan pengambilan keputusan manajerial yang seharusnya mampu memberikan nilai tambah lebih BUMN. Dengan tidak melakukan pengambilan keputusan justru kerugian yang ditimbulkan bisa jadi lebih besar. Seperti misalnya kasus penjualan aset BUMN yang tidak produktif dianggap merugikan negara, padahal apabila hal itu tidak dilakukan, kerugian yang ditimbulkan bisa jadi lebih besar dengan tetap mempertahankan aset yang tidak produktif tersebut. Hal ini justru menimbulkan stagnasi pengelolaan BUMN. Bagaimana BUMN dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, jika tidak pernah mengambil keputusan entreprenurial dan manajerial yang penting, hanya karena takut dianggap salah dan diperkarakan secara hukum. Kondisi ini sangat kontra-produktif terhadap upaya men-turn-around BUMN untuk memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi kemakmuran rakyat.

Harus ada kesepakatan bersama terkait dengan akuntabilitas lembaga pemerintah dan lembaga ekonomi dalam konteks pembangunan nasional. Pelaksanaan akuntabilitas publik lembaga  pemerintah dan lembaga ekonomi harus disertai dengan “social reward and punishment” yang objektif. Kesepakatan ini penting untuk menjamin bahwa tidak semua kesalahan kebijakan langsung diproses secara hukum, harus ada evaluasi yang komprehensif, sejauhmana kesalahan kebijakan tersebut dilakukan dan apa konsekuensi jika kebijakan tersebut tidak diambil. Bagaimana kita bisa melakukan transformasi, jika keputusan-keputusan penting tidak pernah diilakukan hanya karena takut dianggap salah ? Kesalahan hanya menjadi kerugian jika kita tidak mampu mengambil pelajaran dari kesalahan tersebut.

Neraca Akuntabilitas
Dalam konteks akuntabilitas yang terukur, kontribusi lembaga negara atau individu khususnya elit negara bangsa dapat dianalogikan dalam neraca (balance sheet). Sebuah negara-bangsa akan maju bilamana setiap penduduk dan warga negara memiliki andil positif (positive equity) dalam hubungannya dengan negara-bangsa. Positive equity ini akan tercipta bilamana setiap warga memberikan kontribusi lebih besar daripada beban yang dilimpahkan kepada negara. Ini berarti bahwa setiap individu memiliki asset yang lebih besar dibanding liability terhadap negara. Dengan demikian neraca (balance sheet) individual hanya menunjukkan apakah individu memiliki positive equity, negative equity atau zero equity. Hal ini dapat kita terlusuri terutama kepada elit bangsa, apakah seorang pimpinan lembaga misalnya, karena keberadaanya yang kemudian menjadi bagian dari aset atau kekayaan negara bangsa. Atau seorang elit politik, sekalipun yang ada di perlemen (DPR), apakah secara individual mereka telah memberikan kontribusi positif berupa produk-produk perundangan serta pengawasan yang efektif terhadap kinerja pemerintahan dan melakukannya secara objektif.

Sebagai lembaga tinggi negara yang sangat terhormat, anggota DPR seharusnyalah memiliki kompetensi profesional yang tidak diragukan agar mampu melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif sebagai wakil rakyat. Sayangnya citra anggota lebih banyak dirusak dengan pendekatan-pendekatan manajemen lobby yang menjurus pada praktek KKN. Maka kinilah saatnya lembaga terhormat ini, serta sebagian anggotanya merenung dan secara jujur menghitung akuntabilitas masing-masing. Apakah lembaga ini dan masing-masing anggotanya merupakan “asset” atau justru sebagai “liability” bagi negara-bangsa?

Bisa juga sebaliknya, apakah seorang elit politik hanya melakukan upaya lobby yang tidak memberikan kontribusi positif dan tidak mampu menciptakan kondisi pemerintahan yang kondusif. Secara singkat kinilah saatnya setiap lembaga, individu khususnya elit bangsa mulai merenung dan membuat neraca sendiri apakah dia memiliki andil positif (positive equity) dalam konteks berbangsa dan bernegara, ataukah sebaliknya elit politik justru   menjadi beban (liability) bagi negara yang berarti tidak memiliki andil positif yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan negara besar yang memiliki tantangan yang cukup kompleks.

Hal ini penting, karena sudah saatnyalah seluruh warga selain memiliki hak, juga harus memenuhi kewajiban sebagai warga. Sesunguhnya negara-bangsa akan mencapai kondisi ‘makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran’, bilamana semua warga khususnya elit bangsa memiliki positive equity secara individual yang bilamana terintegrasi dalam sebuah lembaga akan menjadi asset dan bukannya liability kepada lembaga yang bersangkutan dimana pada akhirnya akan menjadi beban negara bangsa.

Akuntabilitas Pemuda dan Pelajar Khususnya Pelajar Isalam Indoensia
Sudah saatnyalah kita kini bertekad untuk memberikan apa yang terbaik dari kita masing-masing untuk negara bangsa, maka “ask not what the country can do for you but what can you do for your country”, demikianlah kurang lebih seruan almarhuh J.F Kennedy. Untuk itu, maka pendekatan yang paling relevan pada masa kini adalah membangun “professionalisme” sebagai fondasi pengabdian dan kontribusi pemuda dan pelajar untuk masa depan bangsa.

Professionalisme selain berbasiskan ilmu pengetahuan, lebih penting lagi adalah pengembangan keterampilan serta semangat dan karakter yang mencerminkan integritas dan dan motivasi yang tinggi.  Hanya dengan demikian, maka setiap insan-manusia akan dapat menjadi aset atau kekayaan bagi negara bangsa.

Sebagai organisasi pelajar, PII harus menjadi ujung tombak dan pelopor “agent of chnage” dari pada proses perubahan menuju alam demokrasi di tengah-tengah memuncaknya persaingan antar bangsa, dalam era yang kita kenal sebagai “globalisasai”. Pemuda, pelajar dan mahasiswa haruslah mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi untuk membangun kekayaan berbasis sumber daya manusia, di mana era kini dan masa depan tak dapat dipungkiri lagi mestilah “knowledge based” khususnya dalam bidang ekonomi.

Kiranya momentum ini dapat dijadikan sebagai “mile-stone”  awal bagi Pelajar Islam Indonesia untuk memberi kontribusi pada masa depan negara bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, aman dan sejahtera.

Back