Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home Contact Us Links Sitemap FAQ Guest Book
 
About TA
Projects
Philanthrophy
Speaker's Engagement
Publications
Press Release
TA Hot Topics
Photo Gallery

TA Speech at 5th WIEF
TA Dialog with FOR
Speaker's Engagement

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player



Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Back

KEPEMIMPINAN MANAJEMEN (Tantangan Pembangunan Negara Bangsa)

Sebagai praktisi dan pembelajar manajemen, saya sering merenung dan memikirkan mengapa negara-bangsa Indonesia yang begitu kaya akan sumber daya alam dan manusia, namun masyarakatnya masih relatif tergolong miskin.  Terutama setelah krisis ekonomi pada akhir 1997, dari perspektif daya saing sebagai ukuran relatif kemajuan bangsa-bangsa di dunia, ranking Indonesia terus merosot. Di antara negara ASEAN saja terus mengalami penurunan. Pada tahun 1999 Indonesia di peringkat 37, tahun 2006 turun ke peringkat 50 dan  tahun 2007 merosot lagi ke peringkat 54, jauh tertinggal dari Singapura (7), Malaysia (21), bahkan Thailand (28) berdasarkan survey dari World Economic Forum 2007. Salah satu indikator daya saing global adalah tingkat pengangguran. Kita prihatin bila menyaksikan ketidakseimbangan yang luar biasa antara pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia. Ir. Ciputra dalam Kuliah Umum di Sekolah Pascasarjana UGM mengungkapkan bahwa terdapat 39.625 pelamar untuk memperebutkan 950 lowongan di Pemprov DKI pada bulan Maret 2006, bahkan di Trans TV 110.000 pencari kerja  bersaing untuk memperebutkan 500 kesempatan kerja pada bulan Januari 2007. Tren ini nampaknya masih berkelanjutan. Saya sependapat dengan Peter Drucker, Guru Manajemen Sejagad, bahwa sesungguhnya tidak ada negara yang miskin dan terbelakang, yang ada adalah negara-negara yang tidak terkelola (under-managed) sekaligus tidak memiliki kepemimpinan (leadership) yang efektif. Kepemimpinan manajemen dalam konteks ini haruslah dilihat dari perspektif kesinambungan kepemimpinan dalam jangka panjang.

Sebenarnya manusia Indonesia bukanlah manusia yang tidak mempunyai daya kreatif dan karya-karya prestatif. Kita dapat menyaksikan anak bangsa yang berkompetisi dalam lomba ilmu sains internasional di Olympiade Fisika dan  Matematika misalnya, senantiasa memperoleh predikat juara. Begitu juga anak bangsa yang menjabat pimpinan korporasi multinasional seperti Caltex, Unilever, Citibank, JP Morgan misalnya, telah berhasil memanajemeni lembaga bisnis yang bertaraf internasional tersebut. Dengan demikian, negara-bangsa Indonesia seharusnya mampu membangun ekonomi untuk kemakmuran masyarakatnya secara “mandiri”, karena faktor-faktor produksi yang berlimpah disertai pasar dalam negeri kurang lebih 230 juta orang. Lalu apa yang salah dengan fenomena makin merosotnya daya saing bangsa ini, yang sekaligus merefleksikan tingkat kemakmuran sebuah negara-bangsa? Mungkin pandangan saya terlalu sempit. Tetapi saya telah berkesimpulan bahwa hanya manajemen, dan manajemen sajalah dengan unsur kepemimpinannya yang dapat menciptakan nilai tambah dan oleh karenanya akan dapat menciptakan kemakmuran bagi sebuah negara-bangsa”. Dengan kata lain masalah pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang belum optimal adalah terkait dengan manajemen dan kepemimpinan termasuk didalamnya para elit negara bangsa.

Kepemimpinan Nasional
Kita sadar bahwa pergantian kepemimpinan negara yang demikian sering - empat kali dalam sepuluh tahun terakhir - ditengah-tengah euphoria demokrasi, telah membuat kita kehilangan konsistensi kebijakan (policy consistency) sebagai basis dari implementasi manajemen pembangunan negara.  Lebih dari itu, kepemimpinan yang berganti tanpa perencanaan atau succession planning telah membuat manajemen bangsa ini kehilangan sense of direction serta penempatan ‘prioritas’ yang tepat.  Waktu berjalan dengan cepatnya, ditengah-tengah dinamika dunia yang telah datar (the world is flat menurut Friedman) dan negara bangsa Indonesisa telah kehilangan momentum yang seharusnya dapat dimanfaatkan kalau saja pembangunan infrastruktur dan aliran dana investasi dapat diciptakan. Kekayaan alam belum memiliki nilai tambah yang tinggi tanpa adanya sentuhan manajemen, teknologi, dan net-work pemasaran, termasuk didalamnya regulasi terkait penanaman modal dan ketenagakerjaan serta beberapa upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif bagi pelaku ekonomi.

Kepemimpinan menjadi isu fundamental dan prioritas bagi bangsa ini, karena kita harus mampu melakukan  proses turn-around lebih cepat, melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diimbangi dengan stabilitas dan pemerataan pembangunan. Mungkinkah, dalam kondisi hampir serba terkebelakang ini, kita dapat memobilisasi seluruh sumber daya yang dimiliki bangsa ini secara efektif?   Tantangan kepemimpinan manajemen bangsa ini, adalah bagaimana membangun sambil berbenah, dan berbenah sambil membangun.

Kita perlu bersyukur bahwa kepemimpinan nasional sejak pemilu langsung tahun 2004 yang melahirkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan M. Jusuf Kalla (SBY-MJK) sebagai pilihan langsung rakyat, telah berhasil memberikan stabilitas pemerintahan yang memungkinkan proses pembangunan berjalan secara berkesinambungan. Sesungguhnya Kepemimpinan SBY-MJK telah memiliki  visi yang jelas yaitu  untuk mewujudkan masyarakat aman, adil dan sejahtera. Akan tetapi visi saja belumlah cukup. Kepemimpinan transformasional haruslah mampu menjabarkan visi dan mengembangkan strategi (road map), dan mengkomunikasikannya agar diterima untuk dilaksanakan oleh pengikutnya (kabinet dan jajaran birokrasinya). Tidak hanya disini, nampaknya kepemimpinan SBY-MJK belum berhasil membangun tim eksekutif yang memiliki motivasi untuk menumbuhkan ide-ide kreatif dan inovatif yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi tuntutan reformasi. Terkesan, proses manajemen birokrasi tidak berjalan secara efektif termasuk proses pendelegasian dan akuntabilitas. Tidak-lah mengherankan mengapa masalah-masalah sepele seperti manajemen distribusi sembako, termasuk harga minyak goreng dan kedelai yang terus meningkat, serta operasionalisasi konversi minyak tanah ke gas, masih belum juga dapat diselesaikan. Belum lagi implementasi APBN 2007 yang tidak mencapai sasaran. Demikian pula dengan pembangunan infra-struktur yang demikian penting nyaris macet dalam implementasi.

Perpaduan dua kompetensi (SBY-MJK) yang berbeda yang apabila mampu disinergikan, dalam disiplin kepemimpinan manajemen, akan memberikan daya transformasi yang luar biasa. Dengan kata lain akan mampu men-turn-around negara-bangsa dari keterbelakangan dalam perspektif daya saing global  menuju kondisi pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkesinambungan. Nampaknya proses manajemen negara-bangsa masih berpola transaksional yang didasarkan pada otoritas birokrasi dan legitimasi di dalam organisasi. Penyelesaian masalah masih berpola ad-hoc, ketimbang berpola sistem, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan dan pengendalian, termasuk didalamnya sistem perencanaan suksesi (succession planning system).

Kepemimpinan SBY-MJK selain mampu membangun stabilitas politik, juga telah meletakkan dasar-dasar berdemokrasi yang baik, khususnya karena citra kepemimpinan yang memiliki kredibilitas yang  berbasis pada kejujuran dan semangat membangu negara-bangsa secara murni. Kita dapat merasakan misalnya, bahwa tidak ada lagi prelakukan-perlakuan khusus kepada siapapun dalam kesempatan berbisnis, semuanya harus mengikuti permainan yang ada. Dengan demikian, maka dunia usaha akan terbangun dari kondisi persaingan yang sehat atau tidak dominasi oleh favoritism sebagaimana terjadi pada masa orde baru.

Pertumbuhan ekonomipun telah terjadi secara berkesinambungan, namun tidaklah cukup (selain belum mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup, proses distribusi pendapatan nasional belum merata kepada masyarakat luas), Hal ini dapat ditelusuri dari peningkatan PDB yang ditopang oleh nilai ekspor yang bersumber dari kenaikan harga komoditas dan bukannya dari peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja baru.

Proses reformasi nampaknya berjalan begitu cepat tanpa proses pembelajaran atau learning curve. Demokratisasi menjadi instrumen bagi semua pihak untuk melakukan tindakan yang kontraproduktif terhadap upaya pembangunan. Misalnya kebebasan pers yang tidak mendukung dan tidak objektif dalam menyikapi kemajuan yang dicapai oleh pemerintah. Demikian juga dengan otonomi daerah, tidak ada proses yang secara bertahap melakukan pengalihan kewengan maupun tanggung jawab dari pusat dan daerah secara tegas, sehingga ada overlap kewengan dan akuntabilitas. Dengan demikian maka efektifitas proses desentralisasi yang memang dibutuhkan untuk memanejemeni negara bangsa yang begitu besar belum tercipta secara efektif. Sesungguhnya, demokratisasi, desentralisasi atau otonomi daerah membutuhkan proses pembelajaran serta implementasi secara rinci dan bertahap. Belum lagi akuntabiltias pemerintah daerah yang terbagi antara pemerintah pusat dan rakyat yang memilihnya, serta partai politik yang mendukungnya. Dalam perspektif manajemen hal ini sangat membingungkan, bahkan melanggar prinsip dasar sistem manajemen terkait dengan kejelasan akuntabilitas yang bersumber dari kekuasaan/kewenangan dan tanggung jawab.

Membangun Professionalisme Elit Negara-Bangsa
Pembangunan negara bangsa tidak dapat hanya dibebankan kepada kepemimpinan eksekutif (lembaga presidensial) saja. Seluruh komponen bangsa khususnya kaum elit haruslah memberi peran dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan dan posisi masing-masing. Oleh karenanya, maka seluruh lembaga di negara tercinta ini: eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan akademik, badan-badan usaha dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) haruslah memiliki penataan yang berbasis pada sistem serta dimenejemeni oleh manusia-manusia yang memiliki kompetensi profesional. Profesionalisme haruslah merupakan ‘common denominator’ dari seluruh manajemen kelembagaan sebuah negara bangsa. Dengan demikian, maka akan tercipta proses komunikasi, koordinasi, serta kerja sama yang berbasis pada trust dan interaksi dalam ritme dan gelombang yang sama. Hanya institusi yang tertata secara profesional yang dapat menciptakan manusia-manusia profesional yang memiliki motivasi dan semangat juang tinggi. Dengan demikian, dibutuhkan upaya-upaya khusus untuk membangun karakter negara-bangsa (character building) yang mendukung proses pembangunan yang berbasis sumber daya manusia (SDM) ketimbang hanya dari sumber daya alam (SDA).

Profesionalisme terbangun dari tiga pondasi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

  • Ilmu Pengetahuan (knowledge),
  • Keterampilan (skill), dan
  • Kejujuran dan Integritas (honesty and integrity).

Kemajuan teknologi telah merubah ‘life cycle’ dari ilmu pengetahuan. Oleh karenanya setiap ilmu dari bidang manapun harus pula terperbaharui dan dikuasai secara mendalam (depth of understanding). Maka dibutuhkan proses pembelajaran yang berkesinam-bungan “continuous learning” untuk mempertahankan profesionalisme dalam keilmuan. Keterampilan atau skill membutuhkan proses praktek dan pelatihan yang sistematis dan berjenjang. Pada manajemen badan-badan usaha kita mengenal berbagai macam tools dan teknik untuk dapat memperagakan keterampilan dan ilmu yang dikuasai. Disinilah pentingnya organisasi/institusi tertata dan tersistem dengan baik,sehingga proses penajaman keterampilan dapat tercipta dari seluruh level organisasi. Kejujuran dan  integritas adalah yang paling krusial dari aspek pondasi profesionalisme. Integritas terbangun dari karakter, sekaligus motivasi yang membentuk perilaku manusia. Oleh karenanya, dia menjadi sangat fundamental dalam membangun kerja sama yang berbasis pada trust.

Dalam perspektif kepemimpinan manajemen, profesionalisme kelembagaan dan elit negara-bangsa seharusnya mendapat perhatian sekaligus keprihatinan khusus. Karena disinilah akar dari seluruh permasalahan manajemen pembangunan negara bangsa. Kompleksitas masalah pembangunan bukanlah tanggung jawab eksekutif semata. Karena manajemen itu tidaklah bergerak dalam lingkungan yang vakum, akan tetapi bergerak dan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Seberapa jauh peranan daripada lembaga-lembaga elit bangsa mempengaruhi ruang gerak dan otoritas serta akuntabilitas kepemimpinan nasional.

Pertama, kita perlu menyoroti bahwa dalam era demokrasi ini, proses politik sangatlah dominan. Hal ini tampak dari kewenangan lembaga legislatif (DPR) yang begitu besar, sehingga manuverability dan flexibility dari lembaga eksekutif sangat terbatas. Hal ini tentu mempengaruhi speed atau proses percepatan implementasi kebijakan pemerintah dalam upaya untuk mepercepat proses pembangunan.

Kedua, lembaga-lembaga Yudikatifpun belum memiliki kompetensi sesuai dengan tutututan masyarakat dan zamannya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa masih jauh dari harapan. Fundamental isu mengenai tidak berfungsinya  beberapa lembaga peradilan, kembali kepada kompetensi profesionalisme berbasis ilmu, skill dan integritas belum bisa dilaksanakan secara efektif.

Ketiga, masalah manajemen sumberdaya manusia pada seluruh kelembagaan khususnya lembaga pemerintah sangat terkait dengan aspek remunerasi. Bagaimana kita dapat memperoleh tenaga profesional jika dalam proses rekruitmen saja mereka harus membayar. Dengan demikian yang tersaring bukanlah talenta-talenta terbaik, akan tetapi materi yang diliputi dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini tidak bisa kita biarkan karena lembaga-lembaga pemerintahan tidak akan memiliki talenta terbaik yang berpengaruh terhadap kinerja yang tidak baik. Kinerja yang tidak baik akan berefek rantai kepada pencapaian hasil pembangunan yang tidak baik pula, belum lagi jika dikaitkan dengan tantangan globalisasi. Hal ini membentuk lingkaran setan (vicious circle). Fundamental isu yang perlu kita tangani adalah masalah remunerasi dan efisiensi manajemen sumberdaya manusia. Seperti halnya di hampir semua BUMN misalnya, “we always have too many people but not enough”. Kita memiliki banyak tenaga kerja, akan tetapi tidak disertai dengan ‘competency based’ yang dibutuhkan organisasi.

Pemerintah dan seluruh elit bangsa harus membangun satu kesepakatan bersama bagaimana mengatasi masalah ini. Ada cara kalau kita semua bisa sejalan dan bukannya saling mengganjal satu sama lain. Proses demokratisasi, nampaknya tidak berjalan melalui proses pembelajaran (learning curve). Kita berasusmsi bahwa demokratisasi akan berjalan secara otomatis dengan hanya merubah dari rezim otoritarian menuju demokrasi melalui reformasi. Tetapi yang kita alami adalah bahwa demokratisasi sebagai suatu proses, seolah menjadi tujuan. Seperti pemilihan gubernur, bupati atau wali kota. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah daerah, dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi, akan terpilih berdasarkan kompetensi  profesional mereka. Bisa jadi mereka terpilih hanya karena memiliki popularitas politik semata.

Membangun Akuntabilitas Elit Negara-Bangsa
Manakala sebuah lembaga bahkan pimpinan lembaga yang tidak mampu men-deliver akuntabilitas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya hendaknya berani dan bersedia untuk mundur, sehingga memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memberikan prestasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Akuntabilitas tidak dapat didelegasikan. Pada lembaga eksekutif misalnya, apabila kepemimpinan nasional tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya, maka mereka dapat dinyatakan gagal dalam menjalankan kepemimpinan nasional. Sebagai contoh dalam hal melakukan pemilihan menteri, hendaknya tidak disasarkan atas transaksi politis dengan Partai Politik, akan tetapi didasarkan pada kompetensi untuk menerjemahkan visi kepemimpinan nasional, keikhlasannya bekerjasama dengan menteri lain, dan kemampuannya untuk menunjukkan akuntabilitas sesuai dengan jabatan dan posisinya. Oleh karenanya, jabatan menteri harus berbasis kemampuan untuk memimpin sekaligus me-manage dan bukannya sebagai hasil dari transaksi politis. Mereka harus memiliki kompetensi managerial sekaligus leadership skill sehingga apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dapat terlaksana dengan baik.

Lembaga legislatif (parlemen) juga harus mampu menunjukkan dan men-deliver akuntabilitasnya melalui produk Undang-undang yang terintegrasi dan memberikan dukungan terhadap program pembangunan nasional dan bukannya malah melakukan intervensi terhadap kebijakan pemerintah. Kita lihat misalnya untuk memilih Gubernur Bank Sentral saja DPR menolak usulan dari pemerintah dengan tanpa memberikan alasan dan kriteria yang lebih baik. Termasuk juga pemilihan pimpinan lembaga pemerintahan dan  bahkan sampai pada pemilihan Direksi dan Komisaris BUMN, DPR masih saja melakukan intervensi. Kurangnya  pemahaman mengenai konsep akuntabilitas hampir di seluruh elit negara-bangsa menjadikan adanya over-lapping wewenang dan tanggung jawab. Lembaga legislatif (DPR) yang seharusnya memberikan kontribusi terhadap pembangunan melalui produk undang-undang yang berkualitas, justru disibukkan dengan masalah teknis yang semestinya menjadi tanggung jawab eksekutif.

Lembaga yudikatif memiliki akuntabilitas untuk mewujudkan peradilan dan penegakan hukum yang bersih dan berwibawa dengan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Kenyataannya, kita masih menjumpai adanya mafia peradilan, kasus penyuapan jaksa dan aparat peradilan dan beberapa penyimpangan lainnya. Contoh lain misalnya, Dirut BUMN yang karena ketakutannya untuk diproses secara hukum, sehingga tidak melakukan pengambilan keputusan manajerial yang seharusnya mampu memberikan nilai tambah lebih BUMN. Dengan tidak melakukan pengambilan keputusan justru kerugian yang ditimbulkan bisa jadi lebih besar. Seperti misalnya kasus penjualan aset BUMN yang tidak produktif dianggap merugikan negara, padahal apabila hal itu tidak dilakukan, kerugian yang ditimbulkan bisa jadi lebih besar dengan tetap mempertahankan aset yang tidak produktif tersebut. Hal ini justru menimbulkan stagnasi pengelolaan BUMN. Bagaimana BUMN dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, jika tidak pernah mengambil keputusan entreprenurial dan manajerial yang penting, hanya karena takut dianggap salah dan diperkarakan secara hukum. Kondisi ini sangat kontra-produktif terhadap upaya men-turn-around BUMN untuk memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi kemakmuran rakyat.

Harus ada kesepakatan bersama terkait dengan akuntabilitas lembaga pemerintah dan lembaga ekonomi dalam konteks pembangunan nasional. Pelaksanaan akuntabilitas publik lembaga  pemerintah dan lembaga ekonomi harus disertai dengan “social reward and punishment” yang objektif. Kesepakatan ini penting untuk menjamin bahwa tidak semua kesalahan kebijakan langsung diproses secara hukum, harus ada evaluasi yang komprehensif, sejauhmana kesalahan kebijakan tersebut dilakukan dan apa konsekuensi jika kebijakan tersebut tidak diambil. Bagaimana kita bisa melakukan transformasi, jika keputusan-keputusan penting tidak pernah diilakukan hanya karena takut dianggap salah ? Kesalahan hanya menjadi kerugian jika kita tidak mampu mengambil pelajaran dari kesalahan tersebut.

Neraca Akuntabilitas
Dalam konteks akuntabilitas yang terukur, kontribusi lembaga negara atau individu khususnya elit negara bangsa dapat dianalogikan dalam neraca (balance sheet). Sebuah negara-bangsa akan maju bilamana setiap penduduk dan warga negara memiliki andil positif (positive equity) dalam hubungannya dengan negara-bangsa. Positive equity ini akan tercipta bilamana setiap warga memberikan kontribusi lebih besar daripada kewajibannya kepada negara. Ini berarti bahwa setiap individu memiliki asset yang lebih besar dibanding liability terhadap negara. Dengan demikian neraca (balance sheet) individual hanya menunjukkan apakah individu memiliki positive equity, negative equity atau zero to negative equity. Hal ini dapat kita terlusuri terutama kepada elit bangsa, apakah seorang pimpinan lembaga misalnya, karena keberadaanya yang kemudian menjadi bagian dari aset atau kekayaan negara bangsa. Atau seorang elit politik, sekalipun yang ada di perlemen, apakah secara individual mereka telah memberikan kontribusi positif berupa produk-produk perundangan serta pengawasan yang efektif terhadap kinerja pemerintahan dan melakukannya secara objektif.

Bisa juga sebaliknya, apakah seorang elit politik hanya melakukan upaya lobby yang tidak memberikan kontribusi positif dan tidak mampu menciptakan kondisi pemerintahan yang kondusif. Secara singkat kinilah saatnya setiap lembaga, individu khususnya elit bangsa mulai merenung dan membuat neraca sendiri apakah dia memiliki andil positif (positive equity) dalam konteks berbangsa dan bernegara, ataukah sebaliknya elit politik justru   menjadi beban (liability) bagi negara yang berarti tidak memiliki andil positif yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan negara besar yang memiliki tantangan yang cukup kompleks.

Hal ini penting, karena sudah saatnyalah seluruh warga selain memiliki hak, juga harus memenuhi kewajiban sebagai warga. Sesunguhnya negara-bangsa akan mencapai kondisi ‘makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran’, bilamana semua warga khususnya elit bangsa memiliki positive equity secara individual yang bilamana terintegrasi dalam sebuah lembaga akan menjadi asset dan bukannya liability kepada lembaga yang bersangkutan dimana pada akhirnya akan menjadi beban negara bangsa.

Transfromational Leadership
Kepemimpinan merupakan sebuah proses pembelajaran dan tanggung jawab (responsibility). Dia bukanlah sekedar posisi ataupun jabatan yang diberikan, atau didapatkan karena uang, hubungan kekeluargaan, ataupun kolusi (KKN). Kepemimpinan transformasional menuntut seorang pemimpin memiliki karakter dan watak jujur terhadap diri sendiri (integrity), bertanggung jawab secara tulus (compassion), memiliki ilmu dan keterampilan manajerial (knowledge and managerial skill), keberanian bertindak sesuai dengan keyakinan (courage), bahkan kesediaan untuk tidak populer. Lebih dari ini semua, pemimpin transformasional harus-lah mampu membangun pengikut (follower) yang memiliki pemikiran kritis, inovatif, dan jiwa independen yang harus di-cultivate. Pondasi kepemimpinan transformasional harus bersumber dari penguasaan visi (vision), pengembangan nilai (value) yang menjadi identitas bangsa,  serta keberanian (courage) yang terbangun dari kompetensi, profesionalisme dan integritas.

Bagi penulis, kepemimpinan transformasional tidak memberikan ruang dikotomi antara tua-muda, laki-perempuan, Jawa atau Luar Jawa, yang terpenting adalah terpenuhinya “kriteria” kepemimpinan transformasional. Bukannya tetap mempertahankan kepemimpinan transaksional yang tidak mungkin dapat melakukan proses turn-around, paling tidak dalam bidang ekonomi.

Tanggung jawab kepemimpinan nasional ‘siapapun yang memimipin’ harus-lah

mampu menterjemahkan visi kepemimpinan nasional ke dalam rencana strategis, membangun organisasi pemerintahan (institutional building) yang kemudian dipimpin oleh para manajer yang memiliki kompetensi untuk mengimplementasikan secara efektif dan efisien seluruh agenda pembangunan bangsa;

  • mampu mengembalikan atau membangun social trust sebagai pondasi dari transformasi sosial;
  • mampu membangun sistem dan disiplin manajemen yang membudaya;
  • mampu membangun dan mewujudkan akuntabilitas publik; dan
  • bersedia atau ikhlas membangun sistem suksesi.

Apabila Presiden dan Wapres tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya, maka mereka dapat dinyatakan gagal dalam menjalankan kepemimpinan nasional. Sebagai contoh dalam hal melakukan pemilihan menteri, hendaknya tidak disasarkan atas transaksi politis dengan Partai Politik, akan tetapi didasarkan pada kompetensi untuk menerjemahkan visi kepemimpinan nasional, keikhlasannya bekerjasama dengan menteri lain, dan kemampuannya untuk menunjukkan akuntabilitas sesuai dengan jabatan dan posisinya. Oleh karenanya, jabatan menteri harus berbasis kemampuan untuk memimpin sekaligus me-manage dan bukannya sebagai hasil dari transaksi politis. Mereka harus memiliki kompetensi managerial dan leadership.

Pembangunan negara bangsa haruslah berbasis strategis jangka panjang, bukan sekedar berpola transaksional yang menelorkan “quick win” untuk memperoleh popularitas. Kepemimpinan negara bangsa harus-lah mampu mengembangkan strategi dan kebijakan yang menguntungkan Negara, misalnya dalam hal pemberdayaan sumber daya alam yang sangat berlimpah. Dengan demikian maka kekhawatiran Prof. Dr. Amin Rais, bahwa kekayaan alam kita, mulai dari hasil tambang hingga perkebunan akan habis dibawa oleh para investor asing. Memang kekhawatiran ini cukup beralasan, bilamana kita tidak mampu memanajemeni proses penciptaan nilai tambah dari sumber daya alam yang kita  miliki. Nilai tambah yang lebih besar seharusnya dapat dimiliki oleh Negara untuk kemudian dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat, termasuk didalamnya kebijakan pendistribusian yang adil dan lebih merata. Tidak pula kita pungkiri bahwa didalam proses penciptaan nilai tambah ini dibutuhkan capital jangka panjang, teknologi, akses pasar, bahkan net-work yang terbangun secara  global. Kesemuanya ini tidaklah mungkin bisa kita  kembangkan bilamana kemampuan professional bangsa ini mulai dari keilmuan, keterampilan manajerial, integritas, hingga kemampuan melakukan negosiasi yang menguntungkan tidak dapat kita laksanakan.

Kunci dari kesemuanya ini adalah kepemimpinan transformasional yang mampu menata seluruh institusi publik serta membangun sistem suksesi kepemimpinan yang dapat melanjutkan proses pembangunan secara berkesinambungan. Dosa paling besar dari pemimpin dan elit politik masa lalu adalah kelalaian membangun “sistem” yang transformatif serta ketidakikhlasan mereka untuk membangun suksesi kepemimpinan nasional. Akankan elit bangsa ini bertarung menaiki tahta kepemimpinan nasional hanya untuk mengulangi dosa-dosa masa lalu?

Akhirnya kepemimpinan transformasional memiliki karakter pemimpin yang decicive, berani mengambil risiko dan tanggung jawab bahkan bersedia untuk tidak populer. Kunci dari kesemuanya ini adalah kepemimpinan yang mampu menata seluruh institusi secara rapi serta membangun sistem suksesi kepemimpinan yang dapat melanjutkan proses pembangunan secara berkesinambungan melalui penerapan manajemen sistem secara komprehensif (planning, organizing, leading, dan controlling) melalui mobilisasi SDM dan SDA secara berimbang.
Sangat disayangkan bahwa manajemen sebagai profesi masih jauh dari pemahaman masyarakat pada umumnya, termasuk para elit bangsa ini.  Padahal, sama halnya dengan profesi-profesi lainnya, seperti kedokteran, akuntansi, misalnya profesi manajemen juga tunduk kepada disiplin profesi berupa system, concept, principle, technique, dan methodology yang keseluruhannya terbentuk dari perpaduan antara ilmu atau science dan pengalaman berupa best practice.  Tentunya, penerapan manajemen tidak bisa tidak, harus melibatkan sumber daya manusia.  Dengan demikian pemanfaatan ilmu-ilmu sosial, seperti psychologi, antropologi, sosiologi – bahkan sejarah dapat memperkaya  manajemen sebagai seni.

Pemberdayaan Lembaga Elit
Baru-baru ini, The Habibie Center (April, 2008) memformulasikan konsep Indeks Kinerja Bangsa yang antara lain bertujuan untuk mengukur kinerja pembangunan  (bidang) dan kinerja lembaga elit (pelaku). Dalam tulisan ini, saya lebih menitikberatkan beberapa indeks kinerja dalam perspektif kelembagaan (pelaku). Pembenahan kelembagaan mutlak diperlukan untuk akselerasi pencapaian kinerja lainnya. Sudah saatnyalah kita kritis mengamati posisi kelembagaan negara-bangsa mulai dari Partai Politik hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

  • Partai Politik
    Partai politik memegang peran paling vital dalam penyelenggaraan kedaulatan rakyat. Aspirasi politik rakyat Indonesia disalurkan melalui partai politik sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang. Partai politik bertanggung jawab atas pemilihan dan penentuan kualifikasi kader untuk menduduki posisi penting, baik di lembaga legislatif, lembaga eksekutif maupun di lembaga negara lainnya. Selain itu partai politik juga memiliki tanggung jawab yang tidak kalah besar, yaitu memberkan pendidikan politik kepada warga negara dan menjalankan fungsi pengawasan publik. Karena itu, partai politik juga harus menunjukkan kompetensi profesionalnya dalam menentukan kader partainya yang akan mengisi beberapa posisi penting.
    Praktek transaksi politik (internal partai) dengan kader partai yang akan menduduki posisi penting harus dihilangkan untuk memastikan bahwa pemilihan kader dilakukan secara objektif dan berdasarkan kompetensi professional. Pemberdayaan lainnya adalah dengan menciptakan independensi termasuk didalamnya aspek pendanaan dan pembiayaan partai politik dan membersihkannya dari kepentingan penguasa dan pengusaha. Tanpa adanya independensi, mustahil partai politik akan dapat memilih kader terbaiknya untuk menduduki beberapa posisi penting. Saya merasa prihatin melihat banyaknya partai politik (yang masih terus bertambah) jika dibandingkan dengan persyaratan maupun kemampuan independensi apalagi profesionalisme. Lalu bagaimana kwalitas sekaligus dedikasi para wakil rakyat yang bertahta di DPR, lembaga negara yang super strategis ?
  • Lembaga Legislatif
    Lembaga legislatif menjalankan beberapa fungsi antara lain: Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Sudah seharusnya lembaga ini memiliki kompetensi professional yang lebih baik dibanding dengan lembaga yang lain. Hal ini dapat dianalogikan dengan perusahaan yang memiliki Dewan Komisaris yang tidak memiliki kompetensi professional. Dapat ditebak, bagaimana jalannya perusahaan yang bersangkutan. Hal ini juga berlaku kepada lembaga legislatif yang anggotanya tidak memiliki kopetensi profesional melebihi lembaga lainnya. Bagaimana kualitas perundangan yang diciptakan, bagaimana fungsi penganggaran dilakukan dan bagimana fungsi pengawasan dilaksanakan sudah barang tentu tidak optimal.
    Pada bagian depan sudah dijelaskan bagaimana membagun kompetensi elit, membangun akuntabilitas dan menunjukkan neraca akuntabilitas bagi para elit negara-bangsa. Karena tanggung jawab dan fungsinya yang sangat vital, lembaga legislatif haruslah mampu menunjukkan kompetensi profesional sesuai dengan persyaratan (requirement) untuk menjalankan fungsi yang bersangkutan. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari peran partai politik dalam menseleksi dan mendistribusikan kader-kadernya terutama di dalam lembaga legislatif. Masalah akuntabilitas dan integritas dari lembaga (dan anggota DPR) menjadi amat penting sebagai jaminan terlaksananya fungsi dan peran yang dimiliki. Kembali peranan Partai Politik yang menempatkan kader-kader terbaiknya di DPR, dari perspektif management accountability, haruslah bertanggung jawab atas perilaku kader-kadernya tersebut.
  • Lembaga Eksekutif
    Lembaga eksekutif harus mampu menjalankan beberapa fungsi eksekusi sebagaimana telah diamanatkan oleh UUD 1945 dan Program Pembangunan Nasional (Propenas) di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah dan juga lembaga elit lainnya bertanggung jawab atas peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan stabilitas dan keamanan dan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik(good govenrnance) melalui pelaksanaan pembangunan dan menjalin kerjasama antar lembaga. Lembaga eksekutif harus mampu menunjukkan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan serta mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Akuntabilitas ini menuntut para eksekutif pemerintahan agar memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan sekaligus. Bagaimanapun juga roda pembangunan negara-bangsa haruslah digerakkan oleh Lembaga Eksekutif. Oleh karenanya prioritas transformasi dan restrukturisasi seluruh lembaga ataupun departemen pemerintah menjadi prioritas utama.

    Tentu saja tidak bisa sekaligus seluruh lembaga pemerintahan direstrukturisasi pada waktu yang bersamaan. Namun yang terasa urgensinya sangat mendesak adalah sektor pendidikan. Kita semua sepakat dan dunia telah membuktikan bahwa aset utama dari sebuah negara-bangsa bahkan insttitusi korporasipun terdapat pada sumber daya manusia sebagai ‘talent’ sekaligus ‘capital’ yang nilainya melampaui aset-aset finansial maupun sumber daya alam.

    Sebagaimana telah disinggung terdahulu bahwa keterbelakangan kita untuk meningkatkan daya saing sekaligus peningkatan kemakmuran negara-bangsa adalah karena ketidakseimbangan sumber daya alam yang kita miliki dengan kemampuan sumberdaya manusia untuk menciptakan nilai tambah dan kemakmuran bagi masyarakat. Oleh karenanya seluruh perhatian dari elit bangsa, khususnya pemerintah, haruslah mengambil inisiatif untuk melakukan transformasi manajemen sistem pendidikan nasional kita.

    Pencanangan anggaran pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar sebesar 20% ini tidaklah cukup karena orientasinya masih berpola “spending” apalagi dalam kenyataannya, anggaran ini tidak pernah terpenuhi. Kalaupun terpenuhi pertanyaannya adalah apakah implementasi daripada anggaran ini benar-benar menyentuh  kepentingan yang terkait dengan produktivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran, yaitu peningkatan kualitas, motivasi dan inovasi para pendidik atau guru disamping kebutuhan instrumen pembelajaran, termasuk terkait dengan teknologi maupun peralatan-peralatan pendukung lainnya. Sangatlah menyedihkan bilamana pengalokasian anggaran lebih banyak terserap oleh kebutuhan administrasi dan biaya kementerian baik dari pusat maupun daerah yang merupakan “overhead” atau pengeluaran yang tidak produktif. Apapun pendekatan “spending” ketimbang orientasi sasaran atau “objective”, kalaupun anggaran ditingkatkan tidak akan menyelesaikan masalah pendidikan dalam jangka panjang. Dari perspektif manajemen, seyogyanya elit negara-bangsa menentukan terlebih dahulu visi dan misi yang harus dicapai dengan memperhatikan “benchmark” dan dinamika global yang bekembang. Barulah kemudian disusun ‘strategy’ sekaligus ‘architecture’ pengorganisasian yang memungkinkan proses manajemen bisa berjalan secara efektif. Sebenarnya Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional telah mengeluarkan memorandum tentang Restrukturisasi Manajemen Sistem Pendidikan Nasional pada bulan Januari 1997. Memorandum ini dianggap oleh UNESCO sebagai langkah yang sangat strategis untuk melakukan transformasi pada manajemen sistem pendidikan nasional kita. Namun kembali, pola pikir kepemimpinan di sektor pendidikanpun selama ini masih berpola transaksional ketimbang berpola transformasional.
  • Lembaga Yudikatif dan Lembaga Penegak Hukum
    Lembaga yudikatif dan lembaga penegak hukum memegang peranan penting dalam memberikan dukungan pelaksanaan pembangunan melalui penegakan hukum yang bersih dan berwibawa. Hal ini mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Pemberdayaan lembaga yudikatif dan lembaga penegak hukum harus menunjukkan komitmen dalam upaya pemberantasan KKN yang merupakan penyakit kronis negara-bangsa yang harus segera diobati. Harus pula disadari bahwa berfungsinya lembaga ekonomi atau Badan-Badan Usaha termasuk penanaman modal asing yang sangat kita butuhkan sangat ditentukan oleh kejelasan dan kepastian hukum yang berlaku termasuk “predictability of the implementation of laws”. Hal ini penting karena pelaku ekonomilah, melalui lembaga-lembaga ekonomi mikronya, yang dapat menciptakan kekayaan atau “wealth” bagi kemakmuran negara-bangsa.
  • Civil Society
    Masyarakat dan beberapa lembaga independen (LSM, lembaga Pendidikan) memegang peranan yang penting dalam mendukung pembangunan dan bukannya menghambat proses pembangunan.
    Dalam konsep pemberdayaan lembaga elit, setiap individu atau  lembaga harus mampu memberikan kompetensi profesional, akuntabilitas dan memberikan kontribusi positif bagi negara bangsa (positive equity), sehingga proses pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dapat segera terwujud. Tanpa adanya komitmen dan integritas bersama, mustahil proses pembangunan negara bangsa dapat berjalan secara optimal. Membangun kelembagaan atau “institution” membutuhkan visi yang jelas, value system yang dapat dijadikan kultur organisasi, serta keberanian (courage) untuk mengambil keputusan-keputusan yang dilandasi oleh pendekatan profesionalisme (Djokosantoso dan Anwar Nasution).

Pemberdayaan Lembaga Ekonomi
Tidak ada negara bangsa yang bisa maju tanpa kekuatan dunia usaha. Kita bisa lihat Singapura, Malaysia menjadi negara maju dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha. Cina dan India negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi telah mampu melakukan adaptasi terhadap arus globalisasi melalui proses glokalisasi karena kekuatan elite politik dan kepemimpinan bangsa sepakat untuk melakukan reformasi secara efektif dan berkesinambungan.  Secara khusus pendidikan mendapat prioritas pembangunan, di samping pembangunan infrastruktur, pengembangan manajemen pada seluruh level pemerintahan yang kemudian memberi dukungan penuh terhadap dunia usaha untuk unggul bersaing secara global.  Cina tidak saja mampu bersaing dengan negara-negara maju seperti Amerika, tetapi juga beraliansi dengan pelaku-pelaku ekonominya, bahkan ingin menggantikan kekuatan Amerika dalam perspektif ekonomi global.  Dan ini dapat kita telusuri dari semangat dan karakter generasi muda Cina.

Badan-badan usaha sebagai lembaga ekonomi mikro perlu segera melakukan proses transformasi mengingat yang bersaing dalam perspektif globalisasi adalah para pelaku ekonomi melalui organisasi badan-badan usahanya, “Nations compete through their corporations”.  Tatkala krisis ekonomi melanda kawasan Asia Timur, mulai dari Thailand, pada bulan Juli 1997, otoritas moneter kita masih yakin bahwa Indonesia tidak akan dilanda krisis karena fundamental ekonominya kuat.  Kenyataannya adalah kondisi yang justru sebaliknya.  Kita malah belum seluruhnya pulih dari krisis, paling tidak sektor ekonomi riil.  Terlepas dari benar tidaknya keyakinan otoritas moneter pada saat itu, kenyataannya pelaku ekonomi kita yang tergolong konglomerasi usaha, baik swasta maupun pemerintah atau BUMN, ternyata memang belum memiliki kepemimpinan yang efektif.  Kita memiliki setidaknya lima kelompok pelaku ekonomi.

Pertama, adalah Badan-Badan Usaha Milik Asing (BUMA).  Kelompok ini secara tradisi telah memiliki kelembagaan yang telah teruji secara universal.  Bahkan mereka memiliki best practice management yang dapat diadaptasi oleh pelaku ekonomi lainnya.  Yang dibutuhkan adalah bagaimana Badan-Badan Usaha Milik Asing ini dapat terus berkembang dan melakukan aliansi dengan Badan-Badan Usaha Nasional, khususnya dalam konteks pengembangan keterampilan manajemen sesuai dengan benchmark internasional.

Dengan struktur organisasi, yang pada umumnya berbentuk matrix, BUMA ini dapat mengelola bisnisnya yang beraneka ragam di manca negara dengan sangat efisien karena sistem manajemen serta penempatan tenaga-tenaga profesional merupakan salah satu kekayaan utama sekaligus keunggulan kompetitifnya.  Kekuatan lain, yang sekaligus juga merupakan kelemahan dari BUMA ini adalah disiplin dan ketaatan pada sistem hukum dan aturan main yang berlaku pada negara asalnya secara rigid sering dipersepsikan sama dengan negara-negara mereka berinvestasi.  Disinilah masalah yang kini dihadapi oleh perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia.  Ketidakjelasan sistem hukum, peraturan yang sering berubah, bahkan tumpang tindih antara pusat dan daerah, keseluruhannya merupakan sumber ketidak-pastian alias risiko yang sulit diperhitungkan.Bagi BUMA, aspek risiko lebih sensitif terhadap pengambilan keputusan berinvestasi dibanding dengan peluang usaha atau business opportunity.  Faktor inilah yang masih merupakan penghalang arus investasi asing (Foreign Direct Investment- FDI) yang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan sektor riil, menciptakan lapangan kerja serta arus devisa jangka panjang.  Arus modal melalui investasi portofolio di bursa efek Indonesia adalah pemasukan devisa jangka pendek yang dapat dtransfer kembali seketika tatkala kondisi ekonomi internal maupun eksternal mengalami perubahan yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Oleh karenanya perbaikan lingkungan usaha (business environment) perlu mendapat prioritas pemerintah. Aset-aset para kongomerat ini, seperti di sektor perbankan, yang dimiliki oleh pemerintah yang dikelola oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang kemudian diganti dengan Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dijual dengan harga murah dan mayoritas telah menjadi milik asing.

Kedua, Badan Usaha Milik Swasta besar (BUMS).  Pelaku ekonomi ini merupakan kelompok-kelompok usaha besar yang pada umumnya memiliki bisnis yang beraneka ragam atau konglomerasi dari berbagai jenis usaha.  Pengalaman serta kemampuan dari kelompok ini seharusnya dapat di-leverage untuk menjadikan mereka pelaku bisnis yang dapat meningkatkan daya saingnya secara internasional.  Untuk itu pola manajemennya haruslah berubah dari orientasi lobi kepada paradigma dan pendekatan bisnis yang memadukan kekuatan entrepreneurial dengan disiplin manajemen.

Peter Drucker dengan tepat mengatakan You cannot be a successful entrepreneur unless you can manage, but if you manage without a degree of entrepreneurship, you run the risk of becoming a bureaucrat. Memang, entrepreneurial-managerial seyogianya bersinergi secara positif.  Pada saat lingkungan ekonomi bisnis mengalami siklus menurun, sangat dibutuhkan inovasi dan kreativitas entrepreneurial untuk mencari terobosan-terobosan bisnis baru yang dapat memanfaatkan resources yang tersedia.  Sebaliknya, pada siklus memuncak atau boom, justru dibutuhkan disiplin manajemen untuk menata pengalokasian resources secara efektif. Disinilah kesalahan badan-badan usaha swasta yang berpola konglomerasi.  Pertumbuhan ekonomi dan peluang bisnis pada dekade tahun 1980-1990 telah memotivasi para entrepreneur untuk melakukan ekspansi usaha tanpa menghiraukan prinsip dan disiplin manajemen keuangan maupun sistem dan kompetensi sumber daya manusia.  Managerial defence was over-powered by entrepreneurial grid, menurut pengalaman dan pengamatan saya.  Ekspansi usaha dilakukan melalui mobilisasi dana dari pinjaman, khususnya dari mata uang dollar.  Akibatnya, krisis ekonomi keuangan yang tidak diantisipasi telah memporak-porandakan badan-badan usaha swasta besar ini, yang pada ujung-ujungnya malah menjadi beban pemerintah dan rakyat Indonesia.

Memasuki abad 21, hingga kini lingkungan usaha nasional nampaknya masih belum stabil, dibanding dua dekade sebelumnya.  Bahkan lembaga birokrasi pemerintah yang seyogianya memfasilitasi kegiatan bisnis serta infrastruktur yang ketinggalan merupakan kendala pengembangan bisnis, khususnya yang harus bersaing secara global. Maka dibutuhkan sentuhan-sentuhan entrepreneurial untuk mencari terobosan-terobosan bisnis secara berani.  Namun, pengembangan sistem manajemen serta peningkatan kompetensi global sumberdaya manusia tidak bisa tidak, harus berjalan secara paralel.  Praktek management lobby sudah lewat.Globalisasi dan demokratisasi pengelolaan ekonomi nasional menuntut badan-badan usaha untuk mengedepankan best practice management yang diperkuat oleh inovasi entrepreneurial.  Barulah, dengan demikian, BUMS ini akan menjadi aset nasional yang dibutuhkan dalam pembangunan negara-bangsa.  (Globe Asia, majalah berbahasa Inggris yang memiliki sirkulasi internasional, edisi Agustus 2007 melakukan rangking perusahaan swasta di Indonesia.  Ternyata yang terbesar adalah Jardine Matheson (asing) yang telah menguasai mayoritas saham ASTRA).

Ketiga, Badan-Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  yang merupakan kelompok terbesar sekaligus mendominasi seluruh aspek ekonomi bangsa.  Oleh karenanya untuk membangun daya saing bangsa, kelompok ini haruslah mampu memanajemeni asset-aset negara yang telah dipisahkan ini sehingga terjadi penciptaan nilai tinggi (value creation) yang merupakan kekuatan utama dari ekonomi nasional kita.  Untuk itu, maka Badan-Badan Usaha Milik Negara haruslah terbebas dari tekanan politik serta pengaruh birokrasi, atau dengan istilah yang saya namakan depolitisasi dan debirokratisasi.  Barulah dengan demikian Badan-badan Usaha Milik Negara akan dapat memberikan sumbangsihnya dalam pemulihan dan pengembangan ekonomi bangsa melalui profesionalisasi dan best practice management.

BUMN yang berjumlah lebih dari 150 dengan anak-anak perusahaan lebih dari 1000 menguasai seluruh sektor ekonomi dengan potensi untuk menjadi pemain-pemain global sebagaimana State Owned Enterprises (SOE) negara-negara tetangga kita (Malaysia, Singapore). Kini PT Telkom Indonesia bolehlah dikategorikan sebagai badan usaha yang berskala global (Market Capitalization US$22 billion).  Sesuai dengan master plan yang saya tinggalkan pada akhir tahun 1999, jumlah BUMN seyogianya kini berjumlah sekitar 45 melalui proses Restrukturisasi, Profitisasi dan Privatisasi.  Dengan konsep Sectoral Holding, BUMN-BUMN ini akan berskala global dan dipimpin oleh ‘Tim Manajemen’ yang berkualitas global pula.

Dalam Road Map BUMN 1999 tersebut, saya mencanangkan 10 BUMN berskala global, dan dipimpin oleh Chief Executive Officer (Presiden Direktur) yang berkualitas global pula pada tahun 2005.  Kalau saja misi ini terealisir, sedikitnya 100 business and corporate leaders akan tercipta, sekaligus merupakan aset bangsa yang dapat mengimbangi aset atau sumber daya alam yang berlimpah.  Dengan demikian, penciptaan nilai tambah akan terjadi - untuk kemakmuran masyarakat luas.   Data Globe Asia, dari 20 BUMN terbesar, dengan total aset $127.8 billion hanya menghasilkan laba bersih $ 4.1 billion atau hanya sebesar 3.1 %, sangat jauh dibandingkan dengan perusahaan swasta.

Program restrukturisasi BUMN yang dimaksudkan untuk menciptakan nilai (creating value) sekaligus agar dapat memberi kontribusi yang signifikan terhadap kebutuhan fiskal, baik melalui profitisasi maupun privatisasi, nampaknya masih jalan di tempat. Nampaknya para elit negara-bangsa belum memiliki persepsi yang sama tentang karakteristik dari badan usaha yang harus berkompetisi dan bergerak dalam irama yang cepat agar mampu tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. Tidak pula disadari bahwa dalam konteks bisnis, tidak mengambil keputusan entreprenurial serta penerapan disiplin manajemen merupakan kerugian yang tidak akan mungkin di-recover kembali. Pada akhirnya, kembali profesionalisme dibutuhkan agar seluruh elit negara-bangsa dapat berkomunikasi sekaligus bersikap dalam irama dan gelombang yang sama.

Keempat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan fenomena baru yang seyogyanya dapat dikembangkan seirama dengan proses desentralisasi dan Otonomi Daerah.  Memang dalam alam demokrasi dan desentralisasi, para pimpinan pemerintahan daerah seyogianya melakukan perubahan paradigma dari pembangunan yang berorientasi biaya (project/cost orientation) ke orientasi revenue atau penciptaan nilai dan pendapatan asli daerah.  Badan-Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD dapat diberdayakan sebagai instrumen bisnis, dan bukan untuk kepentingan pejabat daerah, tetapi untuk menciptakan nilai tambah bagi pembangunan daerahnya masing-masing.  Kembali lagi disini pentingnya membangun kultur korporasi ketimbang kultur birokrasi yang berkembang selama puluhan tahun pada BUMN.  Disini pun manajemen dengan kriteria profesional haruslah menjadi pilihannya.

Kelima, Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) merupakan bentuk korporatisasi dari usaha-usaha kecil menengah yang semangatnya tidak jauh berbeda dengan badan usaha bersama yang dikenal dengan istilah koperasi.  Yang penting disini adalah bahwa ada kejelasan tentang akuntabilitas dari manajemen BUMR ini sebagai sebuah lembaga korporasi yang berbeda dengan akuntabilitas pengurus koperasi.  Kunci keberhasilan BUMR adalah usaha yang bisa bersinergi dalam skala ekonomi untuk mendapatkan tempat di pasar nasional maupun internasional.  Bila BUMR bisa dikembangkan secara nasional, maka daya saing bangsa dalam produksi dan pemasaran produk-produk asli rakyat yang menjadi basis kekuatan indigenous economy akan meningkat dan penciptaan lapangan kerja secara besar-besaran akan dapat dicapai (Sejarah pembentukan Kementerian BUMN – Robby Djohan).

Manajemen ‘Total Football’
Kembali lagi,   semua pembangunan kelembagaan pemerintah dan pelaku ekonomi ini harus  dimulai dengan tersedianya sumber-sumber daya manusia  yang memiliki kompetensi secara profesional baik dari segi ilmu, keterampilan, maupun integritas.  Kinilah saatnya pula untuk menghimpun berbagai talenta bangsa ini, baik yang berada di luar negeri maupun yang dalam negeri untuk diberdayakan dalam semangat kebersamaan melalui Indonesia Incorporated.  Melalui pendekatan ini, manajemen pembangunan nasional haruslah berpola “Total Football”. Prasyarat utama untuk memainkan pola ini adalah dengan membangun kepercayaan dan integritas “Trust and Integrity”. Kini trust telah menjadi barang mewah karena minimnya profesionalisme elit negara-bangsa yang seharusnya mampu memberikan kontribusi positif (positive equity) terhadap upaya mensejahterakan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Trust and integrity akan menjadi baik jika didasarkan pada kepentingan negara-bangsa dan menghilangkan kepentingan pribadi atau kelompok, atau dengan kata lain menempatkan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi atau kelompok. Tidak ada yang tidak mungkin, kalau saja elite politik dan kepemimpinan bangsa ini serta masyarakat luas mau belajar lagi untuk memperbaharui paradigma dan komitmen membangun bangsa ini.

Prasyarat berikutnya adalah dengan menumbuhkan komitmen bersama untuk membangun negara-bangsa. Orientasi ini akan terwujud jika komunikasi antarelit berjalan secara efektif dan berada pada gelombang yang sama. Lembaga-lembaga vital seperti lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif dan penegak hukum, lembaga ekonomi dan bahkan lembaga pendidikan dan LSM harus mampu memberikan kontribusi positif dan menunjukkan “synergy” antar lembaga, sehingga akselerasi proses pembangunan akan terlaksana.

Kembali saya tegaskan bahwa untuk membangun “synergy” positif harus didasarkan pada trust and integrity dengan menempatkan kepentingan dan tujuan negara-bangsa sebagai titik tolak. Dengan demikian, tidak ada lagi ruang untuk berkonflik dan saling menjegal satu sama lain. Untuk melaksanakan pembangunan nasional berpola “Total Football”, masing-masing elit negara-bangsa harus bergerak dalam ritme dan gelombang yang sama sesuai dengan posisi, wewenang, tanggung jawab dan akuntabilitasnya.

Pada akhirnya, peranan elite politik untuk menciptakan management environment yang kondusif serta kapasitas dan kearifan dari kepemimpinan negara-bangsa sangat menentukan efektivitas implementasi agenda-agenda pembangunan bangsa ini.  Kepemimpinan ternyata berperanan amat penting, leadership matters.

Kepemimpinan bukan sekadar posisi, senioritas, ataupun karisma.  Kepemimpinan bukan juga sekadar popularitas, melainkan suatu tanggung jawab dan akuntabilitas pribadi.  Ukurannya tidak lain adalah kinerja dalam memberikan hasil. Kinerja dalam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan menjadi harapan masyarakat pada umumnya, kinerja nyata inilah yang merupakan basis seorang pemimpin untuk mendapatkan kepercayaan atau trust, disamping karakter yang berbasis pada kejujuran dan integritas pribadi.

Perubahan lingkungan ekonomi internasional yang ditandai oleh liberalisasi perdagangan internasional dan semakin maraknya globalisasi ekonomi membuat keunggulan daya saing organisasi/negara bangsa yang terlibat dalam permainan global menjadi bersifat sementara (transitory). Oleh karena itu, kemampuan memprediksi berbagai perubahan yang akan terjadi akan sangat membantu dalam menentukan langkah-langkah antisipasi agar manfaat yang maksimum dapat diperoleh dan dampak yang tidak menguntungkan dapat diminimalkan.
Untuk menghadapi persaingan yang semakin tajam dalam era globalisasi, organisasi/negara bangsa harus secara terus menerus mentransformasi seluruh aspek manajemen internal organisasi/negara agar selalu relevan lingkungannya. Dalam situasi yang kerapkali berubah dan sulit diprediksi, model kepemimpinan transformasional dianggap sebagai model yang paling sesuai. Pemimpin transformasional yang inspirasional dan yang mempunyai visi merupakan kombinasi karakteristik yang ideal yang merupakan modal dasar kemampuan yang kuat untuk secara terus-menerus meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi usaha guna meningkatkan daya saing.
Salah satu kebutuhan mutlak untuk membangun kompetensi dan kapasitas SDM adalah terciptanya sistem suksesi kepemimpinan atau leadership succession. Kita dapat mengamati penerapan sistem ini pada institusi-institusi politik dan pemerintahan di negara tetangga kita, Malaysia dan Singapore  - Succession planning jelas, predictable dan sustainable.  Demikian juga pada institusi korporasi di kedua negara ini sudah hampir menyamai proses suksesi kepemimpinan pada perusahaan-perusahaan multinasional (Multinational Corporation).

Pertanyaannya kini: adakah sistem suksesi kepemimpinan pada lembaga-lembaga politik, pemerintahan dan korporasi di Indonesia?  Disini lah awal dari sumber kelemahan aset SDM kita yang tidak sebanding dengan aset SDA yang kita miliki.  Lantas kita harus mulai dari mana?  As student of management, sebaiknya kita fokus pada pengembangan kepemimpinan dunia usaha, paling tidak karena dua alasan. Pertama, dunia usaha melalui pelaku ekonominyalah yang dapat menciptakan kekayaan atau wealth untuk bangsa dan negara.  Pemerintah pada dasarnya tidaklah menciptakan kekayaan secara langsung. Pemerintah bahkan menggunakan /mengurangi kekayaan dengan segala kegiatannya.  Bahkan, dalam era globalisasi, Nations compete through their corporations.  Kedua, institusi bisnis relatif independen dari mekanisme politik dan birokrasi.  Dengan demikian kelembagaan ekonomi nasional dapat didesign sesuai dengan struktur kepemilikan dan/atau jenis industrinya.
Selain itu disiplin manajemen dan kepemimpinan hendaklah dilaksanakan secara integral sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawabnya. Perlu kiranya untuk membangun bagan akuntabilitas bagi semua pihak (elit negara bangsa), sehingga mereka menjalankan wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan yang diamanahkan. Akuntabilitas elit negara bangsa (politisi, pengusaha, dunia pendidikan, militer dan beberapa pihak yang terlibat dalam pembangunan negara bangsa), perlu dirancang sedemikian rupa sehingga para elit akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan visi, dan tujuan negara bangsa.

Akankah kita mengulangi kesalahan yang jelas-jelas kita tahu akar masalahnya, ataukah kita akan melakukan perbaikan dan menjadikan kesalahan sebagai batu loncatan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan negara-bangsa ? Inilah tantangan yang harus dijawab oleh para elit negara-bangsa.

Kiranya momentum ini dapat dijadikan sebagai “mile-stone”  awal bagi Pelajar Islam Indonesia untuk memberi kontribusi pada masa depan negara bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, aman dan sejahtera.

Back